TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Bangsa Indonesia di mata dunia dianggap sebagai bangsa terkorup di Asia. Image negatif ini dilekatkan setelah anggaran dana yang seharusnya dinikmati rakyat dalam bentuk pemberdayaan sumber daya manusia maupun pembangunan fisik dikorupsi oleh para pejabatnya, sehingga tidaklah heran kalau para pejabat Indonesia kaya-kaya dari hasil korupsi yang dilakukan, sementara rakyatnya dalam kemiskinan. Akibat merajarelanya korupsi ini jurang kesenjangan antara si kaya dan si miskin semakin terpaut jauh. Ironisnya wabah korupsi tidak lagi dilakukan secara individu dengan malumalu dan sembunyi-sembunyi. Sekarang trend terbaru secara berjama�ah. Korupsi telah mengakar kuat dalam budaya bangsa yang katanyareligius, demi menyelamatkan nama baik bangsa dan menyelamatkan masa depan generasi yang akan datang. Perang terhadap tindak pidana korupsi bisa dilakukan dengan segala upaya mulai dari reformasi birokrasi, penegakan supremasi hukum dan juga memaksimalkan peranan agama. Upaya terakhir (memaksimalkan peran agama) menurut penulis bisa dilakukan dengan mencoba merombak doktrin-doktrin agama yang bisa menjadi �senjata� untuk memberantas korupsi. Penelitian ini merupakan usaha konkrit dalam rangka merealisasikan usaha tersebut. Oleh karena itu, yang menjadi pokokpermasalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perspektif hukum Islam terhadaptindak pidana korupsi di Indonesia dan bagaimana kontribusi hukum Islam dalam rangka memberantas korupsi di Indonesia. Adapun cara penulis meneliti permasalah tersebut adalah dengan cara melakukan penelitian hukum yuridis normatif. Dimana sifat penulisan skripsi ini bersifat deskriptifanalitik. Penulis menggunakan data sekunder. Kemudian dari data yang ada penulis pada akhirnya melakukan analisa data secara deduktif dan analisis. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebutakan digunakan teori hukum pidana Islam yaitu mengenai pembagian dan operasinalisasi jinayahatau jarimahserta penerapan sanksi-sanksinya. Dengan menggunakan teori tersebut, penulis akhirnya berkesimpulan bahwa korupsi dalam hukum Islam bisa disamakan dengan ghulul, syarikoh, khianatdan risyah. Untuk memberantas korupsi yang sudah merajarela di Indonesia paling tidak ada empat usaha yang harus segera dilakukan, yaitu: pertama, Memaksimalkan hukuman. Hukumanhukuman dalam betuk fisik perlu diwacanakan dan kalau bisa diterapkan bahkan kalau perlu hukuman mati. Kedua, Penegakan Supremasi Hukum. Hukum harus tegak dan diberlakukan adil tanpa pandang bulu termasuk kalaupun korupsi dilakukan oleh para pejabat tinggi yang memiliki power dan pengaruh yang kuat. Ketiga, Perubahan dan perbaikan sistem. Perubahan dalam sistem birokrasi pemerintahan dan sistem hukum di Indonesia harus segera dilakukan mengingat sistem yang ada sudah bobrok. Keempat, Revolusi Kebudayaan (mental).

1.  UEU-Undergraduate-387-COVER.pdf - 98 KB
2.  UEU-Undergraduate-387-LEMBAR_PERSETUJUAN.pdf - 5 KB
3.  UEU-Undergraduate-387-LEMBAR_KEASLIAN.pdf - 5 KB
4.  UEU-Undergraduate-387-LEMBAR_PENGESAHAN.pdf - 5 KB
5.  UEU-Undergraduate-387-ABSTRAK.pdf - 8 KB
6.  UEU-Undergraduate-387-KATA_PENGANTAR.pdf - 10 KB
7.  UEU-Undergraduate-387-DAFTAR_ISI.pdf - 13 KB
8.  UEU-Undergraduate-387-BAB_I.pdf - 92 KB
9.  UEU-Undergraduate-387-DAFTAR_PUSTAKA.pdf - 57 KB

• BENTUK PERLINDUNGAN TERHADAP JUSTICE COLLABORATORS DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA ( STUDI PUTUSAN NO.14/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST )
• PENGGUNAAN INSTRUMEN UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN TERHADAP HARTA KEKAYAAN HASIL KORUPSI SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI
• PERBANDINGAN HUKUM ACARA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 46 TAHUN 2009 TENTANG PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI
• PELAKSANAAN EKSEKUSI TERHADAP BARANG SITAAN NARAPIDANA TIDAK KORUPSI YANG MENGAJUKAN PEMBEBASAN BERSYARAT (Studu Kasus 24/Pid.Sus-TPK/2017/PN.JKT.PST)
• TINJAUAN PUTUSAN LEPAS TERHADAP TERDAKWA SYAFRUDIN ARSYAD TUMENGGUNG DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI ( STUDI PUTUSAN NOMOR. 1555 K / PID. SUS/ 2019)
• TINJAUAN YURIDIS KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PADA TINDAK PIDANA KORUPSI ATAS PERBUATAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH DIREKSI BADAN USAHA MILIK NEGARA (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 121K/PID.SUS/2020
• ANALISA YURIDIS PENERAPAN TIPIKOR DAN TPPU DALAM RANGKA OPTIMALISASI PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 130/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST.
• DISPARITAS HUKUMAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PEDOMAN PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH MAHKAMAH AGUNG

• TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
• BENTUK PERLINDUNGAN TERHADAP JUSTICE COLLABORATORS DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA ( STUDI PUTUSAN NO.14/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST )
• PENGGUNAAN INSTRUMEN UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN TERHADAP HARTA KEKAYAAN HASIL KORUPSI SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI
• PERBANDINGAN HUKUM ACARA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 46 TAHUN 2009 TENTANG PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI
• PELAKSANAAN EKSEKUSI TERHADAP BARANG SITAAN NARAPIDANA TIDAK KORUPSI YANG MENGAJUKAN PEMBEBASAN BERSYARAT (Studu Kasus 24/Pid.Sus-TPK/2017/PN.JKT.PST)
• TINJAUAN PUTUSAN LEPAS TERHADAP TERDAKWA SYAFRUDIN ARSYAD TUMENGGUNG DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI ( STUDI PUTUSAN NOMOR. 1555 K / PID. SUS/ 2019)
• TINJAUAN YURIDIS KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PADA TINDAK PIDANA KORUPSI ATAS PERBUATAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH DIREKSI BADAN USAHA MILIK NEGARA (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 121K/PID.SUS/2020
• ANALISA YURIDIS PENERAPAN TIPIKOR DAN TPPU DALAM RANGKA OPTIMALISASI PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 130/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST.
• DISPARITAS HUKUMAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PEDOMAN PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH MAHKAMAH AGUNG